AKTIVIS: “TIDAK MAMPU MENATA PKL PASAR ANYAR, SEBAIKNYA BIMA ARYA AKUI KEGAGALANNYA MEMIPIMPIN KOTA BOGOR”

AKTIVIS: “TIDAK MAMPU MENATA PKL PASAR ANYAR, SEBAIKNYA BIMA ARYA AKUI KEGAGALANNYA MEMIPIMPIN KOTA BOGOR”

By Lenterakhatulistiwa On Friday, December 15, 2017

Ketidakmampuan dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Anyar Kota Bogor merupakan salah satu “bukti nyata gagalnya” kepemimpinan Bima Arya Sugiarto sebagai Walikota Bogor. Selain itu, masih banyak kegagalan baik yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor maupun tidak secara langsung dirasakan.

“Sudah hampir selesai masa jabatannya Walikota Bogor dalam memberikan perubahan baik tatanan Kota maupun mental masyarakat Bogor, tapi apa hasil yang dirasakan saat ini?” ucap praktisi hukum Budi Suryadi Putera, SH saat diwawancarai, Kamis 14/12/2017.

“Tak usah banyak kita menilai Bima Arya sebagai Walikota Bogor, kita lihat yang di depan mata, urusan menata PKL saja tidak selesai, di Pasar Anyar hampir seluruh masyarakat baik dari warga Bogor maupun dari luar Bogor, banyak melakukan aktivitas jual beli untuk kebutuhan rumah tangga,” lanjutnya.

“Dengan melihat kesemrawutan saja, khususnya dalam menata PKL, sudah jadi tolak ukur kegagalan dalam memimpin Kota Bogor.”

“Tidak usah bicara atau menilai masalah-masalah lain, revitalisasi atau pembangunan Blok F menunjukkan ketidaktegasan Bima Arya sebagai pemimpin yang mengakibatkan kebingungan pedagang.”

“Bukan hanya itu, Masjid Agung, Transmart, Masjid di Bogor Utara, kemacetan dan masih banyak lagi,” ungkap Budi.

Budi juga mengatakan, “jika hanya menata dan mengatur PKL di Pasar Anyar tidak mampu, dimana menurut saya aktifitas di sana sebagai miniatur aktifitas seluruh warga Kota Bogor, lebih baik nyatakan secara elegan bahwa saya gagal sebagai Walikota Bogor.”

“Buat apa mau maju kembali menjadi Walikota Bogor, harusnya sadar diri, hampir selesai kepemimpinan 5 tahun ini tidak bisa merubah dan memberi solusi  tatanan PKL di Pasar Anyar berarti gagal dalam memimpin Kota Bogor,” tegas Budi

Menurut Budi, visi misi dan tujuan Bima Arya sebagai Walikota Bogor “sudah jelas gagal”.

“Tidak usah banyak menilai kita liat bersama kesemrawutan penataan PKL di Pasar Anyar sudah menjadi salah satu bukti gagalnya Bima Arya,” pungkasnya. Dody

Resmob Polsek Cileungsi Ringkus 3 Pelaku Pencurian Kabel Panel PT Qualimas

Resmob Polsek Cileungsi Ringkus 3 Pelaku Pencurian Kabel Panel PT Qualimas

By Lenterakhatulistiwa On Friday, December 15, 2017

LenteraKhatulistiwa, BOGOR (Kriminal) - Polisi amankan tiga pelaku Pencuri Kabel Tembaga Di PT. Qualimas Indonesia yang berada di Kilometer 23 Jalan Raya Narogong no.8 RT002/RW03 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Kamis (14/12/2017) kemarin.

Menurut keterangan sumber dari pihak perusahaan yang tak ingin disebutkan namanya, bahwa polsek cileungsi sudah mengamankan 3 pelaku dengan inisial MN, I dan M. Dan masih ada satu pelaku berinisial B yang menjadi Target Pencarian Orang (TPO) oleh pihak kepolisian sektor setempat.

Ketiga pelaku, M merupakan pelaku yang beraksi, sedangkan I penyuruh dan MN sebagai persiapkan peralatan mobil maupun alat perkakas seperti Gunting, Tang sebagai pemutus kabelnya.

Pelaku berinisial (I) dan (M) keduanya merupakan otak dari tindak pidana pencurian asal Madura.

"Kasus ini sedang didalami oleh polsek cileungsi, sebab masih ada pelaku lainnya yang belum tertangkap," ujarnya, Kamis (21/12/2017).

Dirinya menambahkan, kabel panel yang dicuri kurang lebih seberat 2 kwintal dengan jenis tembaga 'Super'.

Terpisah, Kapolsek Cileungsi, Komisaris Polisi (Kompol) Asep Fajar pun membenarkan perihal penangkapan pencurian yang terjadi di PT. Qualimas.

"Benar, kita sudah mengamankan 3 pelaku, namun ini masih kita dalami dan masih dalam pengembangan." tukasnya. (Yudhi)

Tiba Di Jakarta, Presiden Sampaikan Hasil KTT LB OKI

Tiba Di Jakarta, Presiden Sampaikan Hasil KTT LB OKI

By Lenterakhatulistiwa On Thursday, December 14, 2017

Siang ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan tiba di Tanah Air usai kunjungannya ke Istanbul, Turki. Di sana, Presiden mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTTLB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membicarakan persoalan terkait Palestina.

Tiba sekira pukul 12.30 WIB di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis, 14 Desember 2017, Kepala Negara dengan didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangannya.

Selain itu, tampak pula menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam keterangan persnya, Presiden berharap agar pertemuan tersebut menghasilkan tindakan nyata dan berharap negara-negara anggota OKI dapat mengupayakan perjuangan yang lebih dalam merespons situasi Palestina di Dewan Keamanan PBB.

"Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina," ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar negara-negara anggota OKI mendukung penuh upaya Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan di sejumlah organisasi internasional. Dalam hal ini, negara-negara anggota OKI diharapkan untuk memulai lobi kepada negara-negara lain.

"Anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan nonblok," ia menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa KTTLB OKI yang dilaksanakan pada Rabu kemarin itu menghasilkan sejumlah kesepakatan.

"Pertama, menghasilkan resolusi OKI mengenai Al-Aqsa. Kedua, menghasilkan komunike final OKI, dan yang ketiga menghasilkan deklarasi Istanbul," ucapnya.

Enam Usulan Presiden Jokowi di KTTLB OKI

Sebelumnya, saat berkesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin penting terkait usulan sikap negara-negara anggota OKI. Keenam poin penting tersebut kembali disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan pers di Jakarta.

"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut," ucapnya.

Menurutnya, solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi yang dapat diterima di mana Jerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota Palestina.

Kedua, Presiden Jokowi mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.

"Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI," Presiden melanjutkan.

Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, OKI juga harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina.


Jakarta, 14 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Kekerasan terhadap Wartawan terjadi lagi, Pengurus FPII angkat bicara

Kekerasan terhadap Wartawan terjadi lagi, Pengurus FPII angkat bicara

By Lenterakhatulistiwa On Wednesday, December 13, 2017

Jakarta - Kekerasan terhadap Wartawan kembali terjadi.  Kali ini dialami oleh salah seorang Anggota Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Jawa Timur yang berinisial SA dari koran TKP.

Ironisnya penganiayaan yang dialami oleh SA didepan khalayak ramai dan disaksikan oleh oknum Aparat Kepolisian tidak mendapat pertolongan malah dikeroyok.

Ketua Presidium FPII, Kasihhati yang mendapat laporan dari Pengurus FPII Setwil Jawa Timur meradang.
Beliau sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pemilik tempat hiburan tersebut.

" Siapapun yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan dengan dalih apapun tidak bisa ditolerir ", ujar Kasihhati di Kantor Sekretariat FPII, Jalan Rawajati Timur I No. 2 Jakarta Selatan, Rabu (13/12/17).

Kasihhati juga meminta aparat kepolisian mengusut kasus penyaniayaan tersebut apalagi si korban (SA) sudah membuat laporan kepolisian terkait apa yang dialaminya.

" Saya meminta Pengurus FPII Setwil Jawa Timur dan seluruh wartawan untuk memantau kasus ini. Jangan kasus seperti ini dianggap sepele ", Pintanya.

Ditempat yang sama, Ketua Deputy Advokasi Setnas FPII, Wesly HS menyayangkan sikap oknum aparat kepolisian yang melihat kejadian tersebut tetapi tutup mata serta tidak ada upaya untuk melerai tindakan kekerasan tersebut.

Ia juga mengkritisi keberadaan oknum Polsek Simokerto Surabaya tersebut ditempat hiburan malam saat kejadiaan. " Apakah oknum tersebut sebagai backing atau sebagai pengamanan wilayah? lah koq ini ada penganiayaan malah dibiarkan?, tanya Wesly.

Seperti diketahui, pada hari senin (11/12/2017) Wartawan berinisial (SA), dari Media Koran TKP saat malam kejadian dirinya hendak menemui pemilik hiburan malam, Cafe Santoso.

Kedatangan SA dengan maksud untuk menyampaikan undangan dan menyerahkan proposal kerjasama dalam rangka Anniversary HUT media Koran TKP kepada pengelola Cafe Santoso.

Niat baik SA disalah artikan oleh pemilik cafe, hingga terjadi kesalah pahaman sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pemilik cafe santoso. Melihat insiden yang terjadi anak buah pemilik cafe ikut juga memukuli SA, hingga terjadi pengeroyokan.

Merasa ada aparat kepolisian dilokasi kejadian tersebut, SA agak sedikit tenang. Namun dugaan SA keliru, oknum polisi yang disinyalir dari Reskrim Polsek Simokerto Surabaya hanya berdiam diri tidak ada upaya untuk melindungi masyarakat seperti slogan Kepolisian; pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Ketua Setwil FPII Jawa Timur ( Jatim ), Bayu menyesalkan tindakan Cafe Santoso hingga membuat korban (SA) mengalami luka lebam akibat penganiayaan dan juga pengeroyokan.

"Wartawan juga manusia, bukan binatang, saya meminta pihak kepolisian untuk segera memproses pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak Cafe santoso dan beberapa anak buahnya," ujarnya.

Bayu juga meminta klarifikasi terkait informasi saat dilokasi terjadinya pengeroyokan, ada oknum anggota reskrim Polsek Simokerto, yang konon hanya berdiam diri dan menyudutkan korban.

"Negara kita adalah negara hukum dan hukum harus ditegakan, dan pekerjaan wartawan jelas dilindungi Undang undang Pers No.40 tahun 1999," pungkasnya.

(Team FPII)

KPU Kota Tangerang Sampaikan Hasil Penilitian Administrai 14 Parpol

KPU Kota Tangerang Sampaikan Hasil Penilitian Administrai 14 Parpol

By Lenterakhatulistiwa On Wednesday, December 13, 2017

KOTA TANGERANG – LenteraKhatulistiwa -  Dari hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, terhadap 14 berkas persyaratan partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2019 itu banyak ditemukan dari Masing-masing berkas yang memiliki anggota melebihi syarat minimal yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Hal itu diutarakan Komisioner KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul pada kegiatan penyampaian hasil penelitian administrasi terhadap Partai Politik yang dilakukan di Gedung KPU Kota Tangerang, Rabu 13 Desember 2017.

Menurutnya, penelitian administrasi Partai politik itu dilakukan sejak tanggal 2 hingga 11 Desember 2107 lalu. Dan pihaknya juga telah melakukan penelitian administrasi hasil dari proses perbaikan.

“Jadi proses itulah yang kami sampaikan kepada sebelas partai politik, sementara ada partai politik yaitu PKS, PKB dan Gerindra karna tidak melakukan perbaikan dan mereka sudah memenuhi syarat minimal keanggotaan tidak kami lakukan penelitian perbaikan,” ujarnya.

Banani juga menjelaskan, seluruh partai politik yang ada di Kota Tangerang memiliki anggota yang melebihi syarat minimal keanggotaan  yang sudah ditetapkan oleh KPU.

“Syarat keanggotaanya seribu anggota dan 14 partai politik dikota tangerang memenuhi syarat minimal,” ungkapnya.

Meski semua partai sudah memenuhi syarat minimal tambah Banani, pihaknya tidak menjamin ke 14 partai tersebut dapat lolos untuk menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang.

“Karena yang menentukan lolos atau tidak lolosnya partai politik tersebut nanti yang memutuskan KPU RI,” tambahnya.

Ia mengaku KPU Kota Tangerang hanya sebatas menyatakan bahwa partai politik di Kota Tangerang memenuhi persyaratan atau tidak batas minimal keanggotaan partai.

“Dan ke-empat belas partai politik sudah memenuhi syarat minimal keanggotaan,” tandasnya. (HENDRIK.T)

Rumah nyaris roboh luput dari program RTLH Pemkot Depok

Rumah nyaris roboh luput dari program RTLH Pemkot Depok

By Lenterakhatulistiwa On Wednesday, December 13, 2017

Depok,Bs
Rumah sederhana warga rt.01 rw.06 kel.bedahan kec.sawangan kota depok yang nyaris roboh yang dihuni oleh seorang janda tua bernama Marsani berumur 67 tahun sudah puluhan tahun luput dari perhatian Pemkot Depok dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH.

Bahkan bantuan program-program lainnya yang diperuntukan warga kurang mampu pun tidak satupun didapatnya. Bahkan pantauan dilapangan justru beberapa warga yang notabene jauh lebih beruntung darinya malah menikmati hasil program-program pemerintah untuk warga kurang mampu. Ibu Marsani ketika dimintakan pendapatnya hanya berharap agar ia yang juga sebagai warga negara republik Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga lainnya, bahkan sambil menitikkan airmata ibu Marsani mengatakan kepada kami kalau  saja bapak presiden Jokowi yang juga merupakan pilihannya tahu persoalan ini pasti akan memperhatikan saya sebagai masyarakat kecil.

Aksi 121217 boikot koruptor di bumi tegar beriman

Aksi 121217 boikot koruptor di bumi tegar beriman

By Lenterakhatulistiwa On Tuesday, December 12, 2017

Ratusan mahasiswa dari forum mahasiswa bogor(FMB) dan Bem Sebogor long march dari gedung DPD KNPI untuk mengruduk gedung pemkab dalam momentum hari anti korupsi inyernasional . Long march Sambil orasi-orasi mengingat kan kepada dinas-dinas bahaya lanten korupsi selasa (12/12).

Kami aksi di momentum hari anti korupsi internasional, dngan tujuan kami mendesak kepada  seluruh pimpinan pemkab Bogor untuk mempertanyakan komitmenya dalam membrantas kasus korupsi,karena sampai hari ini banyak pmpnan baik ekskutif, legslatif  dan yudikatif yang trindikasi trlibat dalam paktek-praktek korupsi dan kami meminta kepada pimpinan tertinggi kabupaten Bogor harus brkomitmen dalam mewujdkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan baik dan bersih karena sampai saat ini mash maraknya praktek-praktek korupsi dan ini merupakan penyakit buruk yg terjadi di kabupaten bogor dan ini merupakan bukti kegagalan bupati bogor dalam mempin.
Ujar Erick stiawan (korlap aksi)

Selesai di gedung pemkab ratusan mahasiswa lanjut ke kantor kedjari yang bertepatan berhadap-hadapan dengan gedung pemkab.

Aksi merupakan bukti bahwa kami mahasiswa peduli terhadap kabupaten bogor dan kami tidak mau bumi tegar beriman ini di nodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami disini mendesak keras kepada kejari dan polres segera selaikan kasus-kasus yang mandek. banyak instansi-instansi yang terindikasi korupsi seperti pembangunan RSUD Leuwiliang, Kantor kecamatan Sukajaya, stadion pakansari, BUMD, infrastruktur jalan dan Dana desa.  Tapi ironisnya trias politika yaitu Exsekutif, Legislatif, yudikatif tidak serius menangani kasus korupsi ini. Tegakan supremasi hukum seadil-adil nya jangan sampai hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, Jangan sampai hukum sosial yang menjerat. Ujar Sabri Maulana (ketua umum FMB)