KPU Kota Tangerang Sampaikan Hasil Penilitian Administrai 14 Parpol

KPU Kota Tangerang Sampaikan Hasil Penilitian Administrai 14 Parpol

By Lenterakhatulistiwa On December 13, 2017

KOTA TANGERANG – LenteraKhatulistiwa -  Dari hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, terhadap 14 berkas persyaratan partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2019 itu banyak ditemukan dari Masing-masing berkas yang memiliki anggota melebihi syarat minimal yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Hal itu diutarakan Komisioner KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul pada kegiatan penyampaian hasil penelitian administrasi terhadap Partai Politik yang dilakukan di Gedung KPU Kota Tangerang, Rabu 13 Desember 2017.

Menurutnya, penelitian administrasi Partai politik itu dilakukan sejak tanggal 2 hingga 11 Desember 2107 lalu. Dan pihaknya juga telah melakukan penelitian administrasi hasil dari proses perbaikan.

“Jadi proses itulah yang kami sampaikan kepada sebelas partai politik, sementara ada partai politik yaitu PKS, PKB dan Gerindra karna tidak melakukan perbaikan dan mereka sudah memenuhi syarat minimal keanggotaan tidak kami lakukan penelitian perbaikan,” ujarnya.

Banani juga menjelaskan, seluruh partai politik yang ada di Kota Tangerang memiliki anggota yang melebihi syarat minimal keanggotaan  yang sudah ditetapkan oleh KPU.

“Syarat keanggotaanya seribu anggota dan 14 partai politik dikota tangerang memenuhi syarat minimal,” ungkapnya.

Meski semua partai sudah memenuhi syarat minimal tambah Banani, pihaknya tidak menjamin ke 14 partai tersebut dapat lolos untuk menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang.

“Karena yang menentukan lolos atau tidak lolosnya partai politik tersebut nanti yang memutuskan KPU RI,” tambahnya.

Ia mengaku KPU Kota Tangerang hanya sebatas menyatakan bahwa partai politik di Kota Tangerang memenuhi persyaratan atau tidak batas minimal keanggotaan partai.

“Dan ke-empat belas partai politik sudah memenuhi syarat minimal keanggotaan,” tandasnya. (HENDRIK.T)

Rumah nyaris roboh luput dari program RTLH Pemkot Depok

Rumah nyaris roboh luput dari program RTLH Pemkot Depok

By Lenterakhatulistiwa On December 13, 2017

Depok,Bs
Rumah sederhana warga rt.01 rw.06 kel.bedahan kec.sawangan kota depok yang nyaris roboh yang dihuni oleh seorang janda tua bernama Marsani berumur 67 tahun sudah puluhan tahun luput dari perhatian Pemkot Depok dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH.

Bahkan bantuan program-program lainnya yang diperuntukan warga kurang mampu pun tidak satupun didapatnya. Bahkan pantauan dilapangan justru beberapa warga yang notabene jauh lebih beruntung darinya malah menikmati hasil program-program pemerintah untuk warga kurang mampu. Ibu Marsani ketika dimintakan pendapatnya hanya berharap agar ia yang juga sebagai warga negara republik Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga lainnya, bahkan sambil menitikkan airmata ibu Marsani mengatakan kepada kami kalau  saja bapak presiden Jokowi yang juga merupakan pilihannya tahu persoalan ini pasti akan memperhatikan saya sebagai masyarakat kecil.

Aksi 121217 boikot koruptor di bumi tegar beriman

Aksi 121217 boikot koruptor di bumi tegar beriman

By Lenterakhatulistiwa On December 12, 2017

Ratusan mahasiswa dari forum mahasiswa bogor(FMB) dan Bem Sebogor long march dari gedung DPD KNPI untuk mengruduk gedung pemkab dalam momentum hari anti korupsi inyernasional . Long march Sambil orasi-orasi mengingat kan kepada dinas-dinas bahaya lanten korupsi selasa (12/12).

Kami aksi di momentum hari anti korupsi internasional, dngan tujuan kami mendesak kepada  seluruh pimpinan pemkab Bogor untuk mempertanyakan komitmenya dalam membrantas kasus korupsi,karena sampai hari ini banyak pmpnan baik ekskutif, legslatif  dan yudikatif yang trindikasi trlibat dalam paktek-praktek korupsi dan kami meminta kepada pimpinan tertinggi kabupaten Bogor harus brkomitmen dalam mewujdkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan baik dan bersih karena sampai saat ini mash maraknya praktek-praktek korupsi dan ini merupakan penyakit buruk yg terjadi di kabupaten bogor dan ini merupakan bukti kegagalan bupati bogor dalam mempin.
Ujar Erick stiawan (korlap aksi)

Selesai di gedung pemkab ratusan mahasiswa lanjut ke kantor kedjari yang bertepatan berhadap-hadapan dengan gedung pemkab.

Aksi merupakan bukti bahwa kami mahasiswa peduli terhadap kabupaten bogor dan kami tidak mau bumi tegar beriman ini di nodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami disini mendesak keras kepada kejari dan polres segera selaikan kasus-kasus yang mandek. banyak instansi-instansi yang terindikasi korupsi seperti pembangunan RSUD Leuwiliang, Kantor kecamatan Sukajaya, stadion pakansari, BUMD, infrastruktur jalan dan Dana desa.  Tapi ironisnya trias politika yaitu Exsekutif, Legislatif, yudikatif tidak serius menangani kasus korupsi ini. Tegakan supremasi hukum seadil-adil nya jangan sampai hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, Jangan sampai hukum sosial yang menjerat. Ujar Sabri Maulana (ketua umum FMB)

Konser Kebangsaan RRI Jakarta

Konser Kebangsaan RRI Jakarta

By Lenterakhatulistiwa On December 12, 2017

Jakarta,12 Desember 2017..

"Konser Kebangsaan Adalah Manifestasi Pelaksanaan Fungsi RRI Memberikan Hiburan Sehat Yang Menyentuh Nurani Dan Menumbuhkan Inspirasi" Tambah Kepala LPP RRI Jakarta La Sirama Selaku Tuan Rumah..

Gelaran Konser Kebangsaan Dengan Mengusung Tema "Bersatu Untuk Indonesia" Akan Melibatkan Sejumlah Musisi Sebagai Pendukung Dalam Konser Tersebut..
Diantaranya adalah Dwiki Dharmawan Orchestra, Harvey Malaiholo, Ita Purnamasari, Yuni Shara dan Rizky Febian..
Selain Konser Musik,Kami Juga Memberikan Suguhan Menarik Lainnya, yakni Pembacaan Puisi Dari Sastrawan Remy Sylado..

Dukungan Penuh diSampaikan Musisi Dwiki Dharmawan Yang Memiliki Kesamaan Visi Dalam Menatap Masa Depan Bangsa.

"Melalui Musik Hati Kita diGugah Untuk Lebih Mencintai Bangsanya" ,Karena Musik Adalah Ekspresi Dan Ungkapan Hati Terdalam Yang Bisa Disampaikan Untuk Menyebarkan Pesan Cinta,Damai Dan Kebersamaan" Ujat Dwiki Dharmawan..

Seperti Pada Gelaran Sebelumnya,Konser Kebangsaan RRI Jakarta: "Bersatu Untuk Indonesia" Akan Disiarkan "LIVE" Di Pro1 91,2 FM RRI Jakarta Dan Pro2 105 FM RRI Jakarta Serta Direlay Oleh RRI Pro1 Dan Pro2 Se Indonesia,Acara Ini Juga Akan Disiarkan "LIVE" Melalui Channel Youtube.
(Reno/Sadi)

APDHI Melantik Dewan Pengurus Tertinggi & Seminar Nasional Di Bandung

APDHI Melantik Dewan Pengurus Tertinggi & Seminar Nasional Di Bandung

By Lenterakhatulistiwa On December 12, 2017

Penulis : Jansen

Bandung - Sabtu (9/12/2017) Trans Luxury Hotel, Bandung dipenuhi oleh para praktisi dan akademisi hukum Indonesia   dari berbagai daerah. Mereka berkumpul dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI).

Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. DR. Aidul Fitrichiada Azhari, SH., M.Hum yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan APDHI. Acara yang dikemas sekaligus dengan Seminar Nasional yang bertajuk "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" & di moderatori oleh DR L Alfies Sihombing SH, MH, MM, CLA. Dan sebagai narasumber dihadiri oleh budayawan Sujiwo Tejo dan beberapa Guru Besar serta Praktisi Hukum dari berbagai bidang.

Anggota Departemen Verifikasi APDHI, DR.Andre Yosua Manullang,SH.,MH.,MA, saat di konfirmasi menyatakan bahwa pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Tertinggi APDHI ini diharapkan ke depannya dapat memberikan sinyal yang positif untuk perkembangan hukum di negeri ini..

Lebih lanjut juga dikatakan oleh Andre YM yang juga seorang  Advokat ini, dalam pelantikan pengurus DPT APDHI dipandang perlu demi terwujudnya sebuah organisasi Professor dan Doktor Hukum Indonesia yang mandiri, maju, terkemuka dan profesional serta berkemampuan menjadi pemikir di bidang hukum dalam system hukum yang benar dan berkeadilan. “Sudah waktunya dan saatnya para pakar hukum dapat saling bergandengan tangan guna membangun bangsa ini,” ujarnya usai dilantik dihadapan awak media.

Inilah susunan daftar Dewan Pengurus Tertinggi APDHI berdasarkan Surat Keputusan dengan nomor : 01/SK-APDHI/TAHUN 2017 yang ditanda tangani oleh Dewan Kehormatan Prof.Dr.H Edi Setiadi, S.H, M.H dan tercantum nama-nama sebagai berikut :

Dewan Kehormatan
1. Prof.DR.Lili Rasjidi, S.Sos.,M.Hum
2. Prof.DR.H.Edi Setiadi, SH, MH
3. Prof.DR.Toto Tohir Suryaatmaja, SH, MH
4  Prof.DR.Yohanes Gunawan, SH, MH
5. Prof.DR.Kurniaatmanto Suta Prawiro, SH, MH
6. Prof.DR.Bernadette B Waluyo, SH, MH
7. Prof.DR.Todung Surya Lubis, SH, LLM
8. Prif.DR.Otto Hasibuan, SH, MM

Dewan Pembina
1. Prof.DR.H.Dey Ravena, SH.l, MH
2. Prof.DR.H.Hata, SH, MH
3. Prof.DR.Panca Astawa, SH, MH
4. Prof.DR.Bambang Sugiharto
5. Prof.DR.Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA
6. DR. Luhut M.P.Pangaribuan, SH. LLM
7. DR.Teguh Samudera, SH, MH, dr(jur)
8. DR.Juniver Girsang, SH, MH
9. DR.Sidharta, SH, mph

Dewan Pengawas
1. Prof.DR.Imas Rosidawati, SH, MH
2. Prof.DR.Asep Warlan, SH, MH
3. Prof.DR.Nia Kurniati, SH.,MH
4. Prof.DR.Mella Ismelia Farma Rahayu, SH, MH
5. Irjen.Pol.DR.Abdul Gofur, SH, MH
6. DR.Ronggur Hutagalung, SH.,MH
7. DR.Roelly  Panggabean, SH, MH

Presiden APDHI
DR.Dini Dewi Heniarti, SH, MH

Vice Presiden APDHI
1. DR.(Iur) Liona N.Supriatna, SH, MH
2. DR.H.Jaya Kesuma, SH, M.Hum
3. DR.Walter Wanggur, SH, MH
4. DR.Santosa Sembiring, SH, MH
5. DR.Suhrawarhadi Kawil, SH, MH
6. DR.Hj. Sri Ayu Astuti, SH, M.Hum

Sekretaris Jenderal APDHI
DR.L.Alfies Sihombing, SH, MH, MM, CLA

Wakil Sekretaris
1. DR.Indra Yudha Koswara, SH, MH
2. DR.(Cand) Subagyo Sri Utomo, SH.,MH
3. DR.Nurul Chotidjah, SH, MH

Bendahara Umum APDHI
DR.Hj.Yeni Nuraeni,dr.,SH.,MH.,MMRS

Wakil Bendahara APDHI :
1. DR.Yuyut Prayuti,SH.,MH
2. DR.Pandji Amiarsa,SH.,MH
3. DR.Harris,SH.,MH
4. DR.(Cand) Jutek Bongso,SH.,M.Hum
5. DR.(Cand) M. Ali Nurdin, SH.,M.Kn

Departemen Verifikasi Keanggotaan
Ketua : DR.H.Ahmad Mulyadu,SH.,MH.,CLA
Wakil Ketua :
1. DR.Rena Yulia,SH.,MH
2. DR.Alex Chandra, SE.,SH.,M.Hum
Anggota Departemen :
1. DR.Abdul Atsar, SH, MH
2. DR.ANDRE YOSUA M,SH.,MH.,MA
3.. DR.(Cand) Suryana Mataharja, SH, MH
4. DR.(Cand) Dede Fahrozi, SH, MH

Departemen Penelitian DAN Pengembangan Hukum
Ketua : DR.Widiada Gunakaya SA,SH.,MH KETUA
Wakil Ketua : DR.(Cand) Iman Suswanto,SH.,MH
Anggota :
1. DR.Bambang Widiantoro,SH.,MH
2. DR.(Cand) Wiwin Triyunarti, SAP.,MH
3. DR.(Cand) Arief Firmansyah,SH.,M.Hum
4. DR.(Cand) Dewi Fortuna  Anwar,SH.,M.Kn

Departemen Antar Lembaga Dalam Negeri Dan Luar Negeri
Ketua : DR.Yuki Bakhtiar, SH.,MH KETUA
Wakil Ketua : DR.I Ketut Astawa, S.KOM.,MM
Anggota :
1.DR.Dayan Tjahya, LLB.,LLM.,Ph.D
2. DR.(Cand) Arif Budiman Purba,SH.,MH
3. DR.(Cand) Desi Maryani,SH.,MH
4. DR. Oentoeng Wahyu, SH.,MH

Departemen Sosial DAN HAM
Ketua : DR.Teddy Asmara, SH, MH
Wakil Ketua :
1. DR.Yuniarti Lestarii,SH, DCM, MM
2. DR.Netty Naiborhu, SH.,M.Kn
3. DR.Wintari,SH.,MH.,M.Kn
4. DR.(Cand) H.Anwar Budiman,SE.,SH.,MM.,MH

Departemen Advokasi Dan Sosialisasi Hukum
Ketua : DR.(Cand) T. Mangaranap Sirait, SH, MH
Wakil Ketua :
1. DR.Jogi Nainggolan, SH, M.Hum
2. DR.I Ketut Adi Purnama,SH, MH
Anggota :
1. DR.Maruli Situmeang, SH, MH
2. DR.Musa Darwin Pane, SH,MH
3. DR.(Cand) Cakra Heru Santosa, SH, MH, CLA
4. DR.(Cand) Joyada Siallagan SH, MH
5. DR.(Cand) Asep Suryadi, SH, MH

Departemen Kemaritiman
Ketua : DR.(Cand) Drs.A. Ridwan Tentowi, SH, MMtr
Wakil Ketua :
1. DR.(Cand) Muchsin Mansyur, Spel, SH, MH, MMTr
2. DR. Sofyan Iskandar, SH, MH
Anggota
1. DR.Drs.HM.Anda Hakim,SH.,MH.,MBL
2. DR.Bambang Saputro,SH, MH
3. DR.(Cand) Agus Setiawan,SH.,M.Hum.,M.Kn
4. DR.(Cand) Mariani Wiwik, SH, MH, MBA

Departemen Hubungan Kemasyarakatan & Komunikasi
Ketua : DR.Hertanto Wijaya, SH, MH
Wakil Ketua :
1. DR.Irawati Efendi, SH, MH
2. DR.I Nyoman Wisnu Wardhana, ST, LLM
Anggota :
1. DR.(Cand) Agys Salim, SH, SE, MH
2. DR.(Cand) Yenny Febriyanti, SH, M.Hum, M.Kn
6 DR.(Cand) Ramayati Brahmana, SH, MH
7 DR.(Cand) Diding Rahmad, SH, MH
8 DR.(Cand) Qadar Maufirah, SH, MH
9 DR.(Cand) Charisma Adipag Sugiyanto, SH, M.Kn

Lembaga Khusus Kesekretariatan
1. DR.(Cand) Erwin Susilo, SE, SH, MH
2. Amos Suri El Tauruy
3. Anom Djoemiadi, SH.
4. Lidya Indayani Umar, SH, MH.
5. Moh. Hilal Nu'man
6  Handi (Ulle) Mulyana

Wakapolresta Sambut Tim Wasrik Itwasda Polda Riau.

Wakapolresta Sambut Tim Wasrik Itwasda Polda Riau.

By Lenterakhatulistiwa On December 11, 2017

PEKANBARU– Polresta Pekanbaru, kedatangan tim Pengawas dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasda Polda Riau, kedatangannya disambut langsung Wakapolresta Pekanbaru Akbp Edy Sumardi Priadinata.SIK, didampingi Kabag Sumda Kp Jasman, Senin (11/12).

Kegiatan tersebut turut hadir  Wakapolresta  Akbp Edy Sumardi.P.SIK  Kabag Sumda Kompol Jasman, Kompol Abdulah Hariri dan Kasiwas Polresta Akp Nursyafniati, dan Tim Wasrik Itwasda Polda Riau dipimpin kompol Sugeng .

Pelaksanaan wasrik selama 3 hari dari tanggal 11 s/d 13 Desember 2017, hari pertama dilaksanakan di ruang aula baru untuk seluruh satfung Polresta dan hari kedua Selasa untuk jajaran Polsek terpusat di Polsek Senapelan sedangkan hari ke tiga Rabu terpusat pada Polsek Bukit Raya dan polsek lainnya, dalam kegiatan ini tim wasrik terbagi 3 bagian yaitu Jemen Operasional, Jemen SDM dan Sarpras.

Dalam sambutan Waka Polresta Menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Itwasda Polda Riau di Polresta Pekanbaru yang dipimpin  Kp Sugeng, tim Itwasda  dan staf  dalam kegiatan wasrik nantinya, diharapkan kepada masing- masing fungsi dapat bekerjasama dgn tim dalam memberikan data yang diperlukan.

Sejauh ini kegiatan Satker, pengelolaan anggaran dan sasaran serta pelayanan publik, “Diharapkan kepada seluruh staf kerjasama yang baik selama Wasrik berlangsung. Wasrik di Polresta Pekanbaru bidang Jemen Opsnal dan Jemen SDM, nantinya dapat bekerjasama dalam pemberian data yang dibutuhkan laksanakan dengan baik, ini kesempatan kita utk memperbaiki kekukarangan- kekurangan kita sehingga kedepan tdk ada lagi permasalahan pekerjaan yang ditemukan.

Kompol Sugeng selaku pimpinan tim  menyampaikan wasrik dilaksanakan  tahap dua tahun 2017,  wasrik ini sebagai konsultan dan pemberi saran dalam hal penganggaran dan pelaksanaan tugas operasional, pelaksanaan wasrik ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan kontrol terkait aspek  anggaran dan keuangan, operasional ( Jemen Opsnal) dan sumber daya manusia ( Jemen SDM), Pelaksanaan wasrik berlalan dengan terib, aman dan lancar

(Humas Resta Pku)

Presiden Tegaskan Upaya Pencegahan Korupsi Harus Terus Dilakukan

Presiden Tegaskan Upaya Pencegahan Korupsi Harus Terus Dilakukan

By Lenterakhatulistiwa On December 11, 2017

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam hal penegakan hukum terkait kasus korupsi. Untuk tahun 2016-2017 saja, jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan melalui penegakan hukum ialah sekira Rp3,55 triliun.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia  dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.

Dalam perjalanannya, tak lama setelah berdiri hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang memiliki agenda utama untuk memberantas korupsi di Tanah Air setidaknya telah menangkap belasan gubernur, puluhan bupati dan wali kota, dan sejumlah anggota Dewan.

"Sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi, 64 bupati dan wali kota juga ditangkap karena korupsi. Belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI, kalau tidak keliru 2, DPR dan DPRD saya tidak hitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," ia menerangkan.

Namun, setelah sekian banyak pihak yang telah diberikan hukuman terkait perbuatannya, Presiden Joko Widodo heran, ternyata masih saja ditemukan pejabat-pejabat dan pihak-pihak yang terus ditangkap karena melakukan kejahatan korupsi ini. Ini sekaligus menandakan bahwa upaya-upaya pencegahan korupsi di Tanah Air harus dilanjutkan.

"Ini berarti bahwa tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus terus kita lakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi bahwa sistem pemerintahan, pelayanan, administrasi semua harus dibenahi," ujarnya.

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah guna mencegah tindak penyelewengan anggaran ialah dengan melakukan deregulasi. Menurut Presiden, dengan semakin banyaknya regulasi, potensi untuk terjadinya korupsi juga akan semakin besar.

"Setiap regulasi itu seperti sebuah pisau bermata dua. Setiap aturan, izin, dan persyaratan mempunyai potensi untuk bisa menjadi objek transaksi dan korupsi," ucapnya.

Kepala Negara mengamati bahwa birokrat cenderung untuk menerbitkan sebanyak mungkin aturan. Dari sekian banyak aturan itu, banyak ditemukan aturan-aturan yang tidak jelas dan menggunakan bahasa "abu-abu".

"Artinya regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi," tuturnya.

Hal seperti itulah yang mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak ingin terus terjadi. Ia pun meminta jajarannya dan para kepala daerah untuk memangkas segala regulasi yang akhirnya justru membebani masyarakat.

"Semua kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota pangkas itu yang namanya regulasi yang membebani baik masyarakat dan dunia usaha serta menjadikan negara ini tidak efisien," kata Presiden.

"Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," ia menambahkan.

Selain melakukan deregulasi, saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden mengenai perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

"Kita baru menyiapkan Perpres untuk penerapan _e-budgeting_, _e-planning_, dan _e-procurement_ yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan semakin memperkecil ruang untuk penyelewengan dan korupsi secara sistematis," tuturnya.

Presiden pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk memberantas dan memperkecil peluang terjadinya korupsi di pemerintahan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Perbaiki sistem untuk mencegah korupsi, tingkatkan produktivitas bangsa melalui sistem pelayanan dan pemerintahan yang efisien, lanjutkan terus penegakan hukum yang seadil-adilnya, dan ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi," ucapnya.


Jakarta, 11 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin