by

PKC PMII NTT : Kritik dan Rekomendasi DPRD NTT

Kupang – Lenterakhatulistiwa.com

Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra di provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kritik dan rekomendasi atas pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT Selasa (03/09/2019).

Hasnu Ibrahim selaku mandataris wilayah PKC PMII Bali Nusra di provinsi NTT mengatakan Indonesia salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar.

Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi antar lembaga yang satu dengan yang lainnya.

Pemisahan kekuasaan di Indonesia meliputi lembaga Legislatif (DPR, DPD, MPR), Eksekutif (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), dan Lembaga Yudikatif (MA, MK, KY).
Kendati kembang demokrasi indonesia sudah semakin randowm dan juga mekar, namun lembaga parlemen selalu mendapatkan rangking jelek untuk urusan kinerja.

Lihat sajah potret legislatif secara nasional wakil rakyat kita terjerat kasus korupsi bagaikan bak bunga di musim semi.

Hari ini Selasa, 03 September 2019 65 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ADPRD) Provinsi NTT akan dilantik, 25 orang golongan senior (Incumbent) dan 40 orang sebagai wajah baru yang mengisi gedung kehormatan rakyat NTT selama 5 tahun kedepan.

Tentu kita selaku masyarakat memiliki pertanyaan yang sama, Apakah wajah-wajah baru di DPRD Provinsi NTT akan menjadi vitamin dalam menambah gizi kekuatan parlemen, ataukah mereka akan termakan oleh virus lama yang merusak tubuh parlemen itu sendiri.

Dalam catatan PMII NTT setidaknya kita patut memberikan apreasi atas keberhasilan DPRD NTT 2014-2019 yang telah menghasilkan 17 Perda inisitif, tentu ini adalah catatan sejarah gemilang bagi prestasi DPRD NTT periode kali ini jika dibandikan dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Jumlah Anggota DPR di jelaskan : Jumlah ADPRRI sebanyak 560 orang, ADPRD Provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, dan ADPRD Kab/Kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Lembaga Legislatif memiliki 3 fungsi yakni ; Fungsi Legislasi (pembuat Undang-undang), Fungsi Anggaran (Penetapan Anggaran Belanja Negara/Daerah), dan Fungsi Pengawasan (Pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan UU).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak diantaranya ; Hak interpelasi (Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis), Hak Angket (Penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), dan Hak Menyatakan Pendapat (Menyampaikan Pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa dan Memberikan rekomendasi atas penyelesaian sebagai kelanjutan Hak Interpelasi dan Hak Angket).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT periode 2014-2019 disatu sisi kita memberikan apresiasi, namun dilain aspek perlu kita kritisi secara konstruk. Mengapa saya sampaikan demikian ? DPR dikatan berhasil apabila mampu menjalankan Tugas, Fungsi dan Hak.

Untuk apa membuat peraturan daerah begitu banyak jika tidak mampu untuk direalisasikan demi kepentingan rakyat. Sederhananya bahwa DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 hampir 80 % kelihatan mati rasa dalam menjalankan fungsi Pengawasan dan kelihtan takut dalam menjalankan Hak.
Sebut saja beberapa skandal besar di provinsi NTT yang sangat jelas telah merugikan Rakyat NTT seperti Dugaan Korupsi Proyek NTT Fair, Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Monumen Pancasila, Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) yang hingga hari ini nyaris liput dan tutup buku.

Padahal amanat Undang-undang adalah DPR sebagai wakil rakyat tugasnya bukan cuman sebagai penyambung lidah rakyat tapi semestinya DPR harus pro Rakyat, demi mendorong kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) kearah yang lebih baik.

Hari ini Dewan kita akan bersumpah dan berjanji atas nama negara, harapannya adalah mereka hadir sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil partai, wakil keluarga, wakil team pemenang, melainkan sumpah pada hari ini yakni akan menjadi wakil rakyat NTT satu periode menjabat.

PMII hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab sosial demi kemaslahatan provinsi NTT.

Sehingga PMII akan tetap setia dalam menyalurkan aspirasi demi membela kepenting rakyat yang tertindas dan dirampas hak-haknya di provinsi ini. Baik secara ekonomi, politik atau karena ketidak pedulian pemerintah kepada Rakyat kecil.

Sejumlah problem diantaranya yakni ledakan konflik-konflik agraria di NTT semakin meningkat, masalah distribusi lahan yang masih jauh dari cita-cita dan keadilan, persekongkolan antar pemerintah dan pengusaha, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, Infrastruktur, dan eksploitasi sumberdaya alam pada kebijakan industri ekstraktif pertambangan, dan kasus perdagangan orang (human traficking).

Adapun 9 rekomendasi yang perlu PMII NTT sampaikan pada hari ini yakni :

1. Terbitkan Peraturan tentang              kesejahteraan tenaga pendidik

2. Awasi BPJS sebagai fungsi                  jaminan kesehatan

3. Mendorong terwujudnya                    reforma agraria sesuai UUPA No.      5 tahun 1960

4. Hapus RPJMD serta RTRW terkait      eksploitasi sumberdaya alam              industri

5. Tolak revisi Undang-undang              tentang ketenagakerjaan pekerja      asing, dengan memperhatikan          produk perundang-undangan            Tenaga Kerja NTT

6. Terbitkan PERDA tentang                     penangan kemiskinan

7. Awasi ekspor dan inport Bawang      Merah, Jagung dan Beras secara         transparan

8. Mendorong terwujudnya PERDA       tentang keterbukaan lapangan           pekerjaan

9. Mendukung segala upaya KPK,          BPK RI Perwakilan NTT, POLDA        NTT, BPKP, Kejati NTT, dan                  Komisi Yudisial (KY) NTT, demi          terciptanya NTT bebas korupsi

Sumber : Puskominfo PKC PMII Bali Nusra di NTT

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed