Pasalnya, hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap Bupati millioner tersebut. Padahal Mahkamah Agung Republik Indonesia, sudah mengeluarkan Putusan mengabulkan permohonan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dalam perkara uji pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika No. 4, Tahun 2016, tanggal 24 November 2016.
Keputusan tersebut berisi tentang pendapat DPRD Kabupaten Mimika, terkait dugaan ijazah palsu, pelanggaran Sumpah/Janji Jabatan, serta pelanggaran lainnya yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mensikapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto, PD, menyatakan keheranannya. Ia mempertanyakan, ada apa dibalik lambannya Mendagri terkait kasus yang menjerat Eltinus ?
“ Tidak adanya ketegasan Mendagri, terkait berbagai bentuk pelanggaran hukum, seharusnya Mendagri menindak lanjuti putusan MA dengan mencopot Eltinus. Tidak adanya tindak lanjut dari Mendagri, mengindikasikan adanya ‘main mata’. Wajar publik curiga. Kalau tidak mau dicurigai, copot itu Bupati,” Kata Suriyanto.
Bila Pemerintah konsisten dengan prinsip clean governance, lanjut Suriyanto, harusnya amar putusan MA tersebut segera ditindak lanjuti. Bila persoalan krusial seperti ini, tetap dibiarkan, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dipastikan hilang.