Pada hari selasa, 24 Oktober 2017 sekira jam 00.15 wib telah terjadi kebakaran rumah milik Bapak Hanafi diduga konsleting listrik arus pendek yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu istri bpk Hanafi an. Ibu Maryani Meninggal karena tidak tertolong didalam rumah.
Modus oprandi :
Diduga akibat konsleting aliran listrik arus pendek.
Kronologis kejadian :
Pada hari ini diperkirakan pkl 24.15 wib di Kp. Blok Empang Rt 05/01 Ds dan Kec Tenjo Kab Bgor. Telah terjadi Kebakaran rumah milik sdr HANAPI diperkirakan diduga akibat konsleting listrik
diketahui pertama kali oleh sdr YADI dan ANGUN melihat sebuah rumah kebakaran selanjutnya minta pertolongan pada masyarakat setempat. Karena api semakin lama semakin membesar masyrakat belum bisa untuk memadamkan api dikarenakan lokasi sangat jauh dan tdk ada air. Tidak lama kemudian datang pemilik rumah itu dan mengatakan istrinya bernama MARYANI berada dlm rumah yg terbakar itu. Karena api blum bisa dipadamkan istri korban an. Ibu Marni yg ada di dlm rumah itu tdk bisa tertolong.
Setelah api mulai mereda suami korban dan mayarakat setempat berusaha mengepakuasi korban yg sdh meninggal dlm rumah yg terbakar itu. Setelah itu korban dibawa kermah orang tuanya di kp. Garobog Ds Singabangsa Kec Tenjo Kab. Bogor.
Kerugian : Akibat kebakaran ditaksir 45.000.000 ( empat puluh lima juta )
Tindakan Kepolisian :
1. Menerima laporan
2. Mendatangi tkp 3. Mencari saksi2 di tkp.
4. Membawa korban
5. Melakukan lidik lebih lanjut penyebab kebakaran.
6. Membuat laporan.
Bakti sosial kegiatan berupa donor darah yang bekerja sama dengan PMI Provinsi Riau merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Korps Brimob Polri ke 72. Tema Dengan Semangat Sinergitas, Korps Brimob Polri mewujudkan Promoter untuk meraih kepercayaan masyarakat .
Adanya berbagai kasus pejabat publik, seakan tidak ‘tersentuh’ hukum, membuat rakyat semakin pesimis terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Seperti kasus Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omeleng, terkait ijasah palsu yang digunakan saat pendaftaran sebagai peserta pada Pilkada di Mimika, Papua, 2014 lalu.
Persoalan yang membelit Eltinus Omeleng, seakan dibiarkan saja. Mendagri Tjahyo Kumolo seperti tutup mata, padahal Putusan Mahkamah Agung (MA), terkait kasus Bupati tersebut sudah keluar.
Pengamat Kebijakan Publik, Suriyanto PD, mengatakan, kesan pembiaran dari Kemendagri terhadap kasus yang menjerat Eltinus, menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan.
Harusnya, Mendagri melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, dan segera mencopot Eltinus sebagai Bupati Mimika.
“ Sepertinya ini ada kesan pembiaran. Wajar publik curiga, kasus ini seperti ditutup tutupi, seperti ada main mata. Mendagri seharusnya mengambil sikap tegas, dengan menjalankan amar putusan MA tersebut. Ini kok sampai berlarut larut tidak ada realisasinya,” kata Suriyanto
Seperti diketahui, Salinan Putusan Mahkamah Agung itu berbunyi : menerangkan, mengadili, dan mengabulkan permohonan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 3 Februari 2017 tersebut, Hakim MA menyatakan, Keputusan DPRD Mimika No 4, tahun 2016, tanggal 24 November 2016, tentang Pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap dugaan ijazah palsu, pelanggaran sumpah/janji jabatan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Saudara Eltinus Omeleng, SE, sebagai Bupati Mimika, berdasarkan hukum, dan membebankan biaya perkara kepada negara.
Dari Salinan Putusan tersebut, jelas memiliki payung hukum yang kuat untuk segera memberhentikan Bupati Mimika Eltinus Omeleng. Namun kenyataannya, hingga kini Mendagri tidak menjalankan salinan putusan MA tersebut.
“ Sesuai amar putusan MA yang sudah inkrah, dan memiliki kekuatan hukum tetap, seharusnya Mendagri Tjahyo Kumolo menindak lanjutinya, dan memberi keputusan,” ujarnya.
Pada hari sabtu sekitar pukul 18.30. Tanggal 14 oktober 2017 telah terjadi penusukan di kampung kabasiran tuna jaya Rt.2 Rw.4 desa Kabasiran yang dilakukan oleh S, 26 tahun adik kandung korban terhadap Y 40 thn yang merupakan kakak tersangka. Sehingga menyebabkan kematian. Kejadian tersebut terjadi di kandang ayam dibelakang rumah korban. Menurut informasi sementara yang diterima wartawan LenteraKhatulistiwa kejadian penusukan ini terjadi karena pelaku mengalami gangguan jiwa. Walau sempat dibawa ke klinik setempat tetapi nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Sampai berita ini diturunkan pelaku masih dalam pengejaran polisi polsek Parungpanjang.
Polri akhirnya mengakui adanya impor 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru yang tertahan di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten. Tetapi persoalan dalam impor senjata Polri oleh PT. Mustika Duta Mas adalah tidak adanya transparansi dalam proses lelang mereka. Dalam sistem lelang elektonik Polri, lelang impor 280 pucuk senjata oleh PT. Mustika Duta Mas tidak ada sama sekali. Padahal impor senjata ini untuk pembelian ratusan senjata dan ribuan amunisi untuk keperluan Korps Brimob dalam rangka pembelajaran dan pelatihan siswa.
Kemudian selain persoalan impor 280 pucuk senjata dan 6.000 butir peluru, sebetulnya Polri banyak kejanggalan dalam pengadaan senjata atau amunisi selama ini. Dimana Center for Budget Analysis (CBA) menemukan pengadaan senapan serbu KAPOLRI yang dijalankan dengan satu perusahaan, atau perusahaan yang menang lelang, perusahaan yang itu-itu saja. Hal ini terjadi, sedikitnya antara tahun 2016 sampai 2017, terdapat 13 proyek yang disepakati kedua belah pihak dengan nilai kontrak sangat fantastis mencapai "triliunan" rupiah.
Dan Perusahaan yang kelewat beruntung tersebut adalah PT. Artha Mas Sadhenna yang beralamat di Jl. Raya G No.1 RT 004 RW 003 Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.
Di tahun 2016, PT. Artha Mas Sadhenna kebanjiran orderan senapan serbu kaliber 5.56 mm beserta aksesorisnya. Ada 10 proyek pengadaan senapan serbu kal. 5.56 mm dilengkapi aksesoris yang disepakati. Total 24,671 pucuk senjata yang dibeli KAPOLRI dari PT. Artha Mas Sadhenna selama tahun 2016. Dari proyek tersebut PT. Artha Mas Sadhenna mendapat limpahan uang sebesar Rp 981.794.780.500.
Sedangkan di tahun 2017, PT. Artha Mas Sadhenna masih menjadi primadona KORBRIMOB POLRI terkait pengadaan senapan serbu kaliber 5.56 mm. Meskipun hanya ada 3 proyek yang disepakati, namun masih terbilang besar. Contohnya untuk satu proyek pengadaan senjata serbu kal. 5.56 mm dan aksesoris (unit GAG wil), nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp409.734.468.000. Uang ratusan miliar tersebut untuk membayar 10.296 pucuk senjata dari PT. Artha Mas Sadhenna.
Adapun dua proyek lainnya terkait senapan serbu kaliber 5.56 mm di tahun 2017 yang masih dimenangkan PT. Artha Mas Sadhenna, yaitu; pengadaan senapan serbu kal. 5.56 mm dengan aksesoris (unit GAG kewilayahan) sebanyak 4,976 pucuk senjata dengan nilai kontrak sebesar Rp198.022.408.000. dan pengadaan senapan serbu carbine kal. 5.56 mm dengan aksesoris (unit GAG kewilayahan) sebanyak 4,336 pucuk senjata dengan nilai kontrak sebesar Rp172.553.288.000.
Hanya dalam dua tahun, PT. Artha Mas Sadhenna sudah kebanjiran orderan sebanyak 44,279 pucuk senjata dari POLRI. Sebagai catatan harga satuan senapan serbu kaliber 5.56 mm beserta aksesorisnya dihargai sebesar Rp39.795.500. berarti total uang yang diperoleh perusahaan tersebut mencapai angka Rp1.762.104.944.500.
Jadi dari gambaran diatas, sebaiknya Polri kalau mau pengadaan senjata dan peluru harus tetap terbuka ke publik. tidak boleh sembunyi-sembunyi seperti ketakutan, takut diketahui oleh TNI, senjata apa yang akan dibeli atau dimiliki oleh Polri.(RED)
Yang pasti 31 Oktober dimulai, tidak bisa tidak,ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta
|