APDHI Melantik Dewan Pengurus Tertinggi & Seminar Nasional Di Bandung

APDHI Melantik Dewan Pengurus Tertinggi & Seminar Nasional Di Bandung

By Lenterakhatulistiwa On December 12, 2017

Penulis : Jansen

Bandung - Sabtu (9/12/2017) Trans Luxury Hotel, Bandung dipenuhi oleh para praktisi dan akademisi hukum Indonesia   dari berbagai daerah. Mereka berkumpul dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI).

Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. DR. Aidul Fitrichiada Azhari, SH., M.Hum yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan APDHI. Acara yang dikemas sekaligus dengan Seminar Nasional yang bertajuk "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" & di moderatori oleh DR L Alfies Sihombing SH, MH, MM, CLA. Dan sebagai narasumber dihadiri oleh budayawan Sujiwo Tejo dan beberapa Guru Besar serta Praktisi Hukum dari berbagai bidang.

Anggota Departemen Verifikasi APDHI, DR.Andre Yosua Manullang,SH.,MH.,MA, saat di konfirmasi menyatakan bahwa pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Tertinggi APDHI ini diharapkan ke depannya dapat memberikan sinyal yang positif untuk perkembangan hukum di negeri ini..

Lebih lanjut juga dikatakan oleh Andre YM yang juga seorang  Advokat ini, dalam pelantikan pengurus DPT APDHI dipandang perlu demi terwujudnya sebuah organisasi Professor dan Doktor Hukum Indonesia yang mandiri, maju, terkemuka dan profesional serta berkemampuan menjadi pemikir di bidang hukum dalam system hukum yang benar dan berkeadilan. “Sudah waktunya dan saatnya para pakar hukum dapat saling bergandengan tangan guna membangun bangsa ini,” ujarnya usai dilantik dihadapan awak media.

Inilah susunan daftar Dewan Pengurus Tertinggi APDHI berdasarkan Surat Keputusan dengan nomor : 01/SK-APDHI/TAHUN 2017 yang ditanda tangani oleh Dewan Kehormatan Prof.Dr.H Edi Setiadi, S.H, M.H dan tercantum nama-nama sebagai berikut :

Dewan Kehormatan
1. Prof.DR.Lili Rasjidi, S.Sos.,M.Hum
2. Prof.DR.H.Edi Setiadi, SH, MH
3. Prof.DR.Toto Tohir Suryaatmaja, SH, MH
4  Prof.DR.Yohanes Gunawan, SH, MH
5. Prof.DR.Kurniaatmanto Suta Prawiro, SH, MH
6. Prof.DR.Bernadette B Waluyo, SH, MH
7. Prof.DR.Todung Surya Lubis, SH, LLM
8. Prif.DR.Otto Hasibuan, SH, MM

Dewan Pembina
1. Prof.DR.H.Dey Ravena, SH.l, MH
2. Prof.DR.H.Hata, SH, MH
3. Prof.DR.Panca Astawa, SH, MH
4. Prof.DR.Bambang Sugiharto
5. Prof.DR.Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA
6. DR. Luhut M.P.Pangaribuan, SH. LLM
7. DR.Teguh Samudera, SH, MH, dr(jur)
8. DR.Juniver Girsang, SH, MH
9. DR.Sidharta, SH, mph

Dewan Pengawas
1. Prof.DR.Imas Rosidawati, SH, MH
2. Prof.DR.Asep Warlan, SH, MH
3. Prof.DR.Nia Kurniati, SH.,MH
4. Prof.DR.Mella Ismelia Farma Rahayu, SH, MH
5. Irjen.Pol.DR.Abdul Gofur, SH, MH
6. DR.Ronggur Hutagalung, SH.,MH
7. DR.Roelly  Panggabean, SH, MH

Presiden APDHI
DR.Dini Dewi Heniarti, SH, MH

Vice Presiden APDHI
1. DR.(Iur) Liona N.Supriatna, SH, MH
2. DR.H.Jaya Kesuma, SH, M.Hum
3. DR.Walter Wanggur, SH, MH
4. DR.Santosa Sembiring, SH, MH
5. DR.Suhrawarhadi Kawil, SH, MH
6. DR.Hj. Sri Ayu Astuti, SH, M.Hum

Sekretaris Jenderal APDHI
DR.L.Alfies Sihombing, SH, MH, MM, CLA

Wakil Sekretaris
1. DR.Indra Yudha Koswara, SH, MH
2. DR.(Cand) Subagyo Sri Utomo, SH.,MH
3. DR.Nurul Chotidjah, SH, MH

Bendahara Umum APDHI
DR.Hj.Yeni Nuraeni,dr.,SH.,MH.,MMRS

Wakil Bendahara APDHI :
1. DR.Yuyut Prayuti,SH.,MH
2. DR.Pandji Amiarsa,SH.,MH
3. DR.Harris,SH.,MH
4. DR.(Cand) Jutek Bongso,SH.,M.Hum
5. DR.(Cand) M. Ali Nurdin, SH.,M.Kn

Departemen Verifikasi Keanggotaan
Ketua : DR.H.Ahmad Mulyadu,SH.,MH.,CLA
Wakil Ketua :
1. DR.Rena Yulia,SH.,MH
2. DR.Alex Chandra, SE.,SH.,M.Hum
Anggota Departemen :
1. DR.Abdul Atsar, SH, MH
2. DR.ANDRE YOSUA M,SH.,MH.,MA
3.. DR.(Cand) Suryana Mataharja, SH, MH
4. DR.(Cand) Dede Fahrozi, SH, MH

Departemen Penelitian DAN Pengembangan Hukum
Ketua : DR.Widiada Gunakaya SA,SH.,MH KETUA
Wakil Ketua : DR.(Cand) Iman Suswanto,SH.,MH
Anggota :
1. DR.Bambang Widiantoro,SH.,MH
2. DR.(Cand) Wiwin Triyunarti, SAP.,MH
3. DR.(Cand) Arief Firmansyah,SH.,M.Hum
4. DR.(Cand) Dewi Fortuna  Anwar,SH.,M.Kn

Departemen Antar Lembaga Dalam Negeri Dan Luar Negeri
Ketua : DR.Yuki Bakhtiar, SH.,MH KETUA
Wakil Ketua : DR.I Ketut Astawa, S.KOM.,MM
Anggota :
1.DR.Dayan Tjahya, LLB.,LLM.,Ph.D
2. DR.(Cand) Arif Budiman Purba,SH.,MH
3. DR.(Cand) Desi Maryani,SH.,MH
4. DR. Oentoeng Wahyu, SH.,MH

Departemen Sosial DAN HAM
Ketua : DR.Teddy Asmara, SH, MH
Wakil Ketua :
1. DR.Yuniarti Lestarii,SH, DCM, MM
2. DR.Netty Naiborhu, SH.,M.Kn
3. DR.Wintari,SH.,MH.,M.Kn
4. DR.(Cand) H.Anwar Budiman,SE.,SH.,MM.,MH

Departemen Advokasi Dan Sosialisasi Hukum
Ketua : DR.(Cand) T. Mangaranap Sirait, SH, MH
Wakil Ketua :
1. DR.Jogi Nainggolan, SH, M.Hum
2. DR.I Ketut Adi Purnama,SH, MH
Anggota :
1. DR.Maruli Situmeang, SH, MH
2. DR.Musa Darwin Pane, SH,MH
3. DR.(Cand) Cakra Heru Santosa, SH, MH, CLA
4. DR.(Cand) Joyada Siallagan SH, MH
5. DR.(Cand) Asep Suryadi, SH, MH

Departemen Kemaritiman
Ketua : DR.(Cand) Drs.A. Ridwan Tentowi, SH, MMtr
Wakil Ketua :
1. DR.(Cand) Muchsin Mansyur, Spel, SH, MH, MMTr
2. DR. Sofyan Iskandar, SH, MH
Anggota
1. DR.Drs.HM.Anda Hakim,SH.,MH.,MBL
2. DR.Bambang Saputro,SH, MH
3. DR.(Cand) Agus Setiawan,SH.,M.Hum.,M.Kn
4. DR.(Cand) Mariani Wiwik, SH, MH, MBA

Departemen Hubungan Kemasyarakatan & Komunikasi
Ketua : DR.Hertanto Wijaya, SH, MH
Wakil Ketua :
1. DR.Irawati Efendi, SH, MH
2. DR.I Nyoman Wisnu Wardhana, ST, LLM
Anggota :
1. DR.(Cand) Agys Salim, SH, SE, MH
2. DR.(Cand) Yenny Febriyanti, SH, M.Hum, M.Kn
6 DR.(Cand) Ramayati Brahmana, SH, MH
7 DR.(Cand) Diding Rahmad, SH, MH
8 DR.(Cand) Qadar Maufirah, SH, MH
9 DR.(Cand) Charisma Adipag Sugiyanto, SH, M.Kn

Lembaga Khusus Kesekretariatan
1. DR.(Cand) Erwin Susilo, SE, SH, MH
2. Amos Suri El Tauruy
3. Anom Djoemiadi, SH.
4. Lidya Indayani Umar, SH, MH.
5. Moh. Hilal Nu'man
6  Handi (Ulle) Mulyana

Wakapolresta Sambut Tim Wasrik Itwasda Polda Riau.

Wakapolresta Sambut Tim Wasrik Itwasda Polda Riau.

By Lenterakhatulistiwa On December 11, 2017

PEKANBARU– Polresta Pekanbaru, kedatangan tim Pengawas dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasda Polda Riau, kedatangannya disambut langsung Wakapolresta Pekanbaru Akbp Edy Sumardi Priadinata.SIK, didampingi Kabag Sumda Kp Jasman, Senin (11/12).

Kegiatan tersebut turut hadir  Wakapolresta  Akbp Edy Sumardi.P.SIK  Kabag Sumda Kompol Jasman, Kompol Abdulah Hariri dan Kasiwas Polresta Akp Nursyafniati, dan Tim Wasrik Itwasda Polda Riau dipimpin kompol Sugeng .

Pelaksanaan wasrik selama 3 hari dari tanggal 11 s/d 13 Desember 2017, hari pertama dilaksanakan di ruang aula baru untuk seluruh satfung Polresta dan hari kedua Selasa untuk jajaran Polsek terpusat di Polsek Senapelan sedangkan hari ke tiga Rabu terpusat pada Polsek Bukit Raya dan polsek lainnya, dalam kegiatan ini tim wasrik terbagi 3 bagian yaitu Jemen Operasional, Jemen SDM dan Sarpras.

Dalam sambutan Waka Polresta Menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Itwasda Polda Riau di Polresta Pekanbaru yang dipimpin  Kp Sugeng, tim Itwasda  dan staf  dalam kegiatan wasrik nantinya, diharapkan kepada masing- masing fungsi dapat bekerjasama dgn tim dalam memberikan data yang diperlukan.

Sejauh ini kegiatan Satker, pengelolaan anggaran dan sasaran serta pelayanan publik, “Diharapkan kepada seluruh staf kerjasama yang baik selama Wasrik berlangsung. Wasrik di Polresta Pekanbaru bidang Jemen Opsnal dan Jemen SDM, nantinya dapat bekerjasama dalam pemberian data yang dibutuhkan laksanakan dengan baik, ini kesempatan kita utk memperbaiki kekukarangan- kekurangan kita sehingga kedepan tdk ada lagi permasalahan pekerjaan yang ditemukan.

Kompol Sugeng selaku pimpinan tim  menyampaikan wasrik dilaksanakan  tahap dua tahun 2017,  wasrik ini sebagai konsultan dan pemberi saran dalam hal penganggaran dan pelaksanaan tugas operasional, pelaksanaan wasrik ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan kontrol terkait aspek  anggaran dan keuangan, operasional ( Jemen Opsnal) dan sumber daya manusia ( Jemen SDM), Pelaksanaan wasrik berlalan dengan terib, aman dan lancar

(Humas Resta Pku)

Presiden Tegaskan Upaya Pencegahan Korupsi Harus Terus Dilakukan

Presiden Tegaskan Upaya Pencegahan Korupsi Harus Terus Dilakukan

By Lenterakhatulistiwa On December 11, 2017

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam hal penegakan hukum terkait kasus korupsi. Untuk tahun 2016-2017 saja, jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan melalui penegakan hukum ialah sekira Rp3,55 triliun.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia  dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.

Dalam perjalanannya, tak lama setelah berdiri hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang memiliki agenda utama untuk memberantas korupsi di Tanah Air setidaknya telah menangkap belasan gubernur, puluhan bupati dan wali kota, dan sejumlah anggota Dewan.

"Sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi, 64 bupati dan wali kota juga ditangkap karena korupsi. Belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI, kalau tidak keliru 2, DPR dan DPRD saya tidak hitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," ia menerangkan.

Namun, setelah sekian banyak pihak yang telah diberikan hukuman terkait perbuatannya, Presiden Joko Widodo heran, ternyata masih saja ditemukan pejabat-pejabat dan pihak-pihak yang terus ditangkap karena melakukan kejahatan korupsi ini. Ini sekaligus menandakan bahwa upaya-upaya pencegahan korupsi di Tanah Air harus dilanjutkan.

"Ini berarti bahwa tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus terus kita lakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi bahwa sistem pemerintahan, pelayanan, administrasi semua harus dibenahi," ujarnya.

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah guna mencegah tindak penyelewengan anggaran ialah dengan melakukan deregulasi. Menurut Presiden, dengan semakin banyaknya regulasi, potensi untuk terjadinya korupsi juga akan semakin besar.

"Setiap regulasi itu seperti sebuah pisau bermata dua. Setiap aturan, izin, dan persyaratan mempunyai potensi untuk bisa menjadi objek transaksi dan korupsi," ucapnya.

Kepala Negara mengamati bahwa birokrat cenderung untuk menerbitkan sebanyak mungkin aturan. Dari sekian banyak aturan itu, banyak ditemukan aturan-aturan yang tidak jelas dan menggunakan bahasa "abu-abu".

"Artinya regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi," tuturnya.

Hal seperti itulah yang mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak ingin terus terjadi. Ia pun meminta jajarannya dan para kepala daerah untuk memangkas segala regulasi yang akhirnya justru membebani masyarakat.

"Semua kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota pangkas itu yang namanya regulasi yang membebani baik masyarakat dan dunia usaha serta menjadikan negara ini tidak efisien," kata Presiden.

"Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," ia menambahkan.

Selain melakukan deregulasi, saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden mengenai perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

"Kita baru menyiapkan Perpres untuk penerapan _e-budgeting_, _e-planning_, dan _e-procurement_ yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan semakin memperkecil ruang untuk penyelewengan dan korupsi secara sistematis," tuturnya.

Presiden pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk memberantas dan memperkecil peluang terjadinya korupsi di pemerintahan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Perbaiki sistem untuk mencegah korupsi, tingkatkan produktivitas bangsa melalui sistem pelayanan dan pemerintahan yang efisien, lanjutkan terus penegakan hukum yang seadil-adilnya, dan ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi," ucapnya.


Jakarta, 11 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Diduga Kurangnya Keterbukaan Publik, Papan Proyek Baru Dipasang

Diduga Kurangnya Keterbukaan Publik, Papan Proyek Baru Dipasang

By Lenterakhatulistiwa On December 11, 2017

DEPOK (BS) - Kurangnya keterbukaan terhadap publik saat pengerjaan Pembangunan Jembatan Kali Binong Jl. Raya Pertanian RW 09 Perumahan Lembah Griya Indah, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Pasalnya, sudah hampir satu minggu berjalan dari pengerjaan tersebut papan proyek/rincian proyek baru dipasang oleh perwakilan PT. Duta Pribumi Perkasa sebagai pelaksana dan PT. Marina Cipta Pratama sebagai konsultan pengawas.

Ketika ditemui wartawan, Minggu (10/12), Akim pengawas pekerja lepas menyatakan bahwa, rincian proyek tersebut baru dipasang karena belum ada waktu yang pas.

"Baru sempat," kilahnya singkat.

Dia enggan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan dan terkesan menghindar dari media.

Di tempat yang sama, Nasruddin warga sekitar, menyatakan bahwa proyek ini sebelumnya kurang adanya transparansi.

"Masyarakat ingin tahu, berapa nilainya. Sampai kapan pekerjaannya," ujarnya. Saat ditemui LenteraKhatulistiwa.com

Dia menjelaskan, bahwa sebelumnya dampak banjir bukan hanya dirasakan oleh RW09 warga Perum Lembah Griya Asri.

"Jadi, dengan adanya pekerjaan tersebut sebenarnya bukan untuk dirasakan oleh RW 09 saja. Tapi RW 04 dan RW03 juga mengalami hal yang sama," jelasnya.

Pihaknya berharap, agar fokus pekerjaan bukan untuk jembatan saja. Tapi dampak selanjutnya setelah proyek tersebut harus segera dilakukan mencegah banjir.

"Sekarang sudah lebar gorong-gorongnya. Harus dicegah dari sekarang juga," tegasnya.

Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya "feedback" atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan "desentralisasi" dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

“Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi di Center for Budget Analysis (CBA)

Dia menjelaskan, aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

“Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal,” tegas Jajang. (Deva)

Pengukuhan FPII Korwil Kabupaten Bandung Barat oleh Ketua FPII SetWil Jawa Barat

Pengukuhan FPII Korwil Kabupaten Bandung Barat oleh Ketua FPII SetWil Jawa Barat

By Lenterakhatulistiwa On December 10, 2017

LenteraKhatulistiwa.com – Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Jawa Barat kembali melakukan pengukuhan bagi sejumlah Koordinator Wilayah atau Korwilnya di Jawa Barat. Pengukuhan ini merupakan wujud serta bentuk keseriusan dari masing – masing Korwil dalam upayanya mengembangkan serta mengepakkan sayap FPII di wilayahnya.

Sabtu (09/12), Kecamatan Desa Cipatat yang diplot sebagai tempat Acara perhelatan Akbar Pengukuhan Korwil FPII Kab. Bandung Barat dipenuhi oleh undangan yang yang hadir. Semarak suasana sejak awal sudah terlihat jelang acara Pengukuhan tersebut berlangsung.

Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua FPII Setwil Jawa Barat, Merry Panjaitan,   Ketua Deputi Advokasi, Wesly H. Sihombing, Sekretaris FPII Setwil Jabar, Jansen Matondang. Dan juga terlihat hadir beberapa Korwil FPII di Jawa Barat seperti Korwil FPII Kab.Bogor, Korwil FPII Tasik, Korwil FPII Kota Bekasi. Serta  para tamu undangan lainnya dari jajaran pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Ketua Setwil Jawa Barat, Merry Panjaitan memberikan arahan dalam sambutannya, bahwa agar seluruh jajaran FPII Kab. Bandung Barat yang di lantik benar - benar dapat selalu menjaga marwah FPII, menjaga kekompakan diantara anggota, juga selalu menjalin kemitraan baik dengan pihak pemerintah dan masyarakat, maupun TNI & POLRI.
Bunda panggilan akrab Ketua Setwil Jabar ini juga berpesan melalui Acara Pengukuhan ini akan membawa angin perubahan baru bagi seluruh Pengurus FPII menuju keberhasilan dan kesuksesan bersama.

Pembacaan SK Pengukuhan FPII Korwil Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh Wesly HS (Ketua Deputi Advokasi), satu persatu nama Pengurus FPII Korwil yang dibacakan naik keatas panggung. Dan serah terima Bendera Pataka FPII Korwil dilakukan oleh Bunda Ketua FPII Setwil Jabar kepada Ketua FPII Korwil Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk seremoni utama acara ini.

Di akhir acara ini, diberikan cindera mata dan penghargaan bagi seluruh jajaran pemerintah yang ada di Kab. Bandung Barat yang hadir.
Lalu di tutup dengan Pembacaan Do’a oleh perwakilan dari kementrian agama yang ada di desa Cipatat serta di teruskan dengan acara Hiburan nyanyi bersama di iringi musik sebagai rasa syukur atas terselenggara dan suksesnya seluruh rangkaian acara. (Jack)

Wapres Jusuf Kalla Tutup Silaknas, ICMI Bisa Berkontribusi Besar Capai Tujuan Bernegara

Wapres Jusuf Kalla Tutup Silaknas, ICMI Bisa Berkontribusi Besar Capai Tujuan Bernegara

By Lenterakhatulistiwa On December 10, 2017

TANGERANG SELATAN – LenteraKhatulistiwa-- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada semua anggota dan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang berasal dari berbagai unsur masyarakat agar dapat lebih berkontribusi untuk kemajuan rakyat Indonesia khususnya umat Islam.

Permintaan tersebut disampaikan Jusuf Kalla pada penutupan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI tahun 2017, di Gedung Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu malam 9 Desember 2017.

Dalam penutupan Silaknas ICMI tahun 2017, Jusuf Kalla juga mengemukakan mengenai banyak faktor guna mencapai tujuan kehidupan bernegara. Faktor tersebut, ucap Jusuf Kalla, stabilitas ekonomi, politik, sosial dan pertahanan keamanan.

“Dalam bernegara tentu saling mendukung. Ekonomi ditentukan oleh stabilitas politik. Politik ditentukan dengan keamananan yang baik. Itu menjadi bagian tanggung jawab kita. Bagaimana memperjelas tanggung jawab kita,” ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, seluruh faktor pendukung tersebut saling berkaitan untuk menuju serta mencapai tujuan bernegara.

Oleh sebab itu, Jusuf Kalla mengatakan, juga berhubungan dan aktual dengan tema Silaknas ICMI Tahun 2017 yaitu ICMI untuk Bangsa: Memperkokoh Tanggung Jawab Bernegara.

Kendati begitu, Jusuf Kalla tetap mengingatkan kepada seluruh anggota maupun pengurus ICMI agar dapat merealisasikan konsep dan ide yang dicetuskan pada setiap pembahasan pidato serta diskusi.

“Indonesia termasuk negara yang paling sering melakukan pembicaraan hal-hal seperti ini. Tapi kemudian yang harus dilakukan adalah melaksanakan apa yang kita bicarakan. Melaksanakan apa yang kita cita-citakan. Pidato dan hasil musyawarah adalah baik, tapi yang ingin kita kerjakan untuk menciptakan hal nyata untuk negeri ini amat lebih baik,” ungkap Jusuf Kalla.*** (Hendrik.T)

Dapat nomor urut 1, Jika Terpilih Inilah Kontribusi Ikhsan Untuk Memajukan Kreatifitas Mahasiswa Unsyiah

Dapat nomor urut 1, Jika Terpilih Inilah Kontribusi Ikhsan Untuk Memajukan Kreatifitas Mahasiswa Unsyiah

By Lenterakhatulistiwa On December 09, 2017

Banda Aceh I Persaingan memperebutkan Presiden Mahasiswa Unsyiah tahun ini akan terbilang sengit, 5 Kandidat dari berbagai kandidat akan bersaing. Dari FKIP Unsyiah Ikhsan calon Ketua BEM Unsyiah  mendapatkan nomor urut 1 saat pencabutan nomor urut  calon ketua BEM Unsyiah di Sekretariat gelanggang mahasiswa sabtu (9/12/2017)

Ikhsan mengatakan, dengan mendapatkan nomor urut 1, dirinya berharap seluruh mahasiswa Unsyiah bisa  bersatu demi meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa.

"Nomor berapa pun Insya Allah tidak masalah namun nomor urut 1 ini mempunyai filosofi yang sangat tinggi sebab pemimpin itu hanya ada satu disetiap berbagai tingkatkan.

Ikhsan kemudian mengatakan bahwa momen Pemilihan Raya BEM Unsyiah ini bukanlah ajang persaingan antar pasangan calon. Tapi menurutnya hal ini adalah ajang bagi seluruh mahasiswa Unsyiah

Ia juga menambahkan, Unsyiah sebagai  Universitas terbesar di Aceh dan menjadi  kebanggaan rakyat Aceh sudah saatnya mahasiswa nya menjadi 'besar' pula.

Sementara calon lain M Rijalul Fakhri nomor urut 2, Sakti Ariya Duta nomor urut 3, Muhammad Yasir nomor 4 dan Agam Rizki nomor 5.

"Pemira ini bukan tempat bertarung untuk memecah belahkan mahasiswa. Pemira  kesempatan untuk maju bersama. Karena itu salam kita salam Ikhsan salam kebaikan. " kata Ikhsan

"Angka 1 ini memiliki makna spesial. Mahasiswa Unsyiah hanya butuh satu kali menentukan pilihannya dan cuma butuh 1 pemimpin  untuk memimpin Unsyiah ini. Kita akan majukan bersama mari menyebar kebaikan" tutupnya. (MI/Rilis)