-->
Advertise Here

Subscribe Here!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Search This Blog
lenterakhatulistiwa.com. Powered by Blogger.
Peran Guru Tak Tergantikan

By On December 02, 2017




Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran guru dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Meskipun saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu sangat cepatnya, namun peran guru tetap tak tergantikan.

Hal ini disampaikan Kepala Negara di hadapan 38 ribu guru dari seluruh Indonesia yang hadir saat memperingati Hari Guru Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke-72, di Lapangan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 2 Desember 2017.

"Guru tidak akan tergantikan untuk mengemban tugas profetik, menjalankan misi kemanusiaan, dan keberadaban dengan menggali, menyadarkan, dan mengajak serta menggerakan jiwa anak didik pada kebenaran dan kebaikan," ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa pendidikan merupakan jalan panjang sebuah bangsa dalam menghadapi tantangan membangun identitas, karakter, dan martabat negara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh guru untuk berbenah diri menghadapi persaingan dan tantangan di masa mendatang.

"Peringatan Hari Guru Nasional ini harus kita jadikan momentum untuk berbenah menyiapkan generasi muda yang tanggap dan tangguh," ungkapnya.

Presiden juga menitipkan pesan kepada para guru untuk terus mendedikasikan pengabdiannya dalam mendidik generasi muda Indonesia. Salah satunya adalah dengan memerdekakan jiwa anak didik dalam pembelajaran yang inklusif sehingga terbuka ruang untuk munculnya kreativitas dan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam era disrupsi saat ini.

"Kepada guru bangsa ini (saya) menitipkan amanat untuk memupuk, memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk karakter kita sebagai bangsa yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan penuh toleransi," kata Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden tak lupa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para guru yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Presiden sadar betul peran besar seorang guru yang menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas di bidangnya masing-masing.

"Saya sampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh guru di Tanah Air, guru-guru yang berada di desa-desa, pulau-pulau terpencil, pulau terluar, dan di daerah perbatasan," ucap Presiden seraya membungkukkan badan sebagai tanda salam hormat takzim.

Pangkas Administrasi

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan jawaban terkait sejumlah harapan yang dilontarkan para guru melalui Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melaksanakan undang-undang guru dan dosen dengan baik serta mendorong terlaksananya sertifikasi yang tepat waktu dan tepat jumlah.

"Saya percaya peningkatan mutu guru perlu dibarengi dengan kebaikan kesejahteraan yang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan negara," ujar Presiden.

Selain itu, berbagai urusan administrasi yang menjadi keluhan para guru juga disinggung oleh Kepala Negara. Ia segera memerintahkan jajarannya untuk membenahi sistem layanan tata kelola guru agar lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan.

"Jangan lagi _ruwet-ruwet_, jangan lagi _mbulet-mbulet_ semuanya harus dapat disederhanakan. Ini saya titip kepada Mendikbud, Menpan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata Presiden.

Terakhir, Presiden juga akan memastikan kekurangan guru di seluruh Tanah Air akan diisi dengan baik tanpa meninggalkan kesempatan bagi guru yang telah mengabdi dengan gigih. Utamanya guru-guru yang berada pada posisi terdepan, terluar, dan tertinggal yang telah mengabdi puluhan tahun untuk membangun negeri.

"Kekurangan guru akan diisi secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah dengan mengedepankan meritocracy dan guru-guru yang telah mengabdi lama, sepanjang memiliki kualifikasi dan kompetensi akan diberikan kesempatan terlebih dahulu," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Keprersidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.


Bekasi, 2 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Jokowi: Misi Kenabian Diwujudkan dengan Kesalehan Individu dan Sosial

By On December 02, 2017


Memperingati Maulid Nabi berarti menyatakan komitmen, mengerahkan tenaga dan upaya untuk meneruskan dan merealisasikan kenabian Nabi Besar Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Bahwa kita umat Islam harus bisa menjadikan Islam yang rahmatan lil 'alamin. Bukti nyata harus kita tunjukkan.


Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, 30 November 2017.

Memperingati Maulid Nabi juga mengingatkan kita pada misi kenabian yang diperintahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Misi kenabian pertama adalah  mengajak umat manusia bertakwa kepada Allah.  Artinya, kesalehan individual.

“Misi kenabian kedua adalah kesalehan sosial yaitu membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin,” ucap Presiden.

Presiden mengingatkan agar misi kenabian diwujudkan dengan kesalehan individual dan kesalehan sosial kita.

“Keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun Kota Madinah sebagai teladan masyarakat dunia adalah bukti nyata dari realisasi misi kenabian beliau. Dan, kita harus mampu membangun Madinah, Madinah yang baru. Membangun masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan makmur,” ujar Presiden.

Sebagaimana telah diriwayatkan, masyarakat yang madani  di Kota Madinah, kota yang sangat maju di jamannya adalah bukti nyata dari Islam yang rahmatan lil 'alamin. “Madinah adalah bukti kerukunan persatuan dan lintas etnis, kerukunan lintas klan, kerukunan lintas agama, dan juga antar kelompok pendatang,  kelompok muhajirin dengan kelompok Ansor,” ujar Kepala Negara.

Piagam Madinah merupakan terobosan besar toleransi dan persaudaraan. Madinah adalah bukti dari keadilan, bukti penghormatan dan penegakan hukum. Masyarakat sebelumnya dipenuhi konflik yang berkepanjangan, kemudian menjadi masyarakat yang paham dan taat hukum yang menjaga kepentingan bersama.

“Madinah juga bukti dari sistem perekonomian yang berkeadilan, yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan pemerataan,” kata Presiden.

Sekali lagi, tugas umat muslim adalah melanjutkan misi kenabian tersebut menjadi nyata. Misi Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kita berusaha untuk melanjutkan misi kenabian  yang rahmatan lil 'alamin. Kita berkomitmen dan bekerja keras untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wathaniyah kita, ukhuwah insyaniah,  dan ukhuwah basariah kita,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan untuk mengajarkan anak-anak untuk meneladani Rasulullah yang uswatun hasanah, yang berwatak mulia, yang  lemah lembut, yang jujur, yang santun, yang amanah, yang selalu  menyampaikan kebenaran.

“Mari kita sama-sama berlaku adil, menghormati hak orang lain, menghormati hukum dan menjaga  penegakan hukum,” ucap Presiden.

Demikian pula dengan ekonomi yang berkeadilan, yang kuat wajib membantu yang lemah, yang kaya wajib membantu yang miskin. “Itulah semangat dari keberadaan lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro yang memberikan kemudahan bagi  usaha mikro, usaha kecil, usaha  menengah milik umat dalam pengajuan pembiayaan-pembiayaan,” kata Presiden.

Itulah semangat dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), itulah semangat dari Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program kesejahteraan  sosial lainnya.

“Semoga momentum Maulid Nabi Tahun 1439 Hijriyah menjadi pintu Indonesia untuk bergerak maju menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujar Presiden mengakhiri sambutannya.


Bogor, 30 November 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Mukernas pertama FPII di gelar mulai hari ini

By On December 01, 2017



Jakarta, LenteraKhatulistiwa - Jum'at (01/12/2017) Sekitar lebih dari ratusan orang perwakilan FPII dari wilayah seluruh Indonesia memenuhi D'Hotel di Jalan Sultan Agung No. 9, Guntur, Setia Budi - Jakarta Selatan. Dalam rangka Musyawarah Kerja Nasional Forum Pers Independen Indonesia (FPII).
KasihHati sebagai ketua Presidium disela-sela aktivitasnya dalam wawancara berharap agar hasil dari MuKerNas FPII dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan khususnya para awak media yang tergabung dalam Forum Pers Independen Indonesia (FPII). 
"Hasil Musyawarah Kerja Nasional ini dengan agenda rapat yang telat dipersiapkan akan dibahas dan kita persembahkan untuk Media - media tergabung juga untuk pemerintah", ujar KasihHati. 

Dalam acara ini, KasihHati mengatakan tamu undangan akan dihadiri oleh pejabat POLRI dan TNI beserta pejabat instansi pemerintah lainnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Munasker Lesmana dan SekNas FPII mengatakan MuKerNas yang diadakan dari tanggal 1 Desember - 3 Desember 2017 ini akan membahas masalah - masalah terkait tentang diskriminasi awak media (pembredelan wartawan) dan rencana untuk memajukan serta mencerdaskan bangsa dari segi publikasi.
Selain itu membahas AD/ART di internal Forum Pers Independen Indonesia (FPII).

KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI BANTEN JARANG NGANTOR

By On December 01, 2017


BANTEN, LenteraKhatulistiwa– Buruknya pelayanan pada instansi pemerintah tampaknya tahun berganti tahun belum menunjukkan arah perubahan yang baik, khususnya pada instansi kantor Badan Pertanahan Nasional RI, pasalnya, masih banyak di keluhkan masyarakat,seperti diungkapkan salah satu pemohon melalui kuasanya untuk mengurus berkasnya,yang terkait dengan permohonan  SK pembaruan Hak Guna Bangunan yang di daftar tanggal 24 juli 2017 di kantah BPN RI Kabupaten Tangerang, atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon melalui pelayanan rutin oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN RI ), kepada wartawan LenteraKhatulistiwa menuturkan ‘’berkas itu sudah hampir dua bulan di kanwil provinsi Banten sebelumnya proses di Kantah BPN Kabupaten Tangerang hampir tiga bulan, hingga hari ini belum bisa di pastikan kapan selesainya, bahkan informasi yang kami dapat bahwa bapak kepala kanwil tidak masuk kantor sudah satu minggu penuh,padahal kabar yang kami dapat berkas sudah di meja beliau’’ ungkapnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut ia menuturkan’’ satu bulan yang lalu, memang berkas itu dikembalikan oleh kanwil ke kantah BPN Kabupaten Tangerang karena ada revisi, setelah di revisi lalu berkas tersebut di bawa kembali ke kanwil, namun setelah di kanwil terjadi revisi lagi yang di disposisi oleh staf kepala kanwil kepada staf lainnya, dan hingga hari ini kami belum  bisa di pastikan berkas itu kapan bisa selesai’’ tambahnya.

Terkait pelayanan dimaksud, wartawan LenteraKhatulistiwa konfirmasi kepada staf khusus kepala kanwil ‘’ Adrian Bimantara’’  dia membenarkan bahwa kepala kanwil sudah beberapa hari tidak masuk kantor, beliau sibuk dinas luar, dan berkas dimaksud sudah ada di meja beliau’’ ungkapnya kepada awak media ketika di temui di ruang tunggu( selasa, 21/11/2017.(HENDRIK.T)

Gerak Desak Kejagung Usut Tuntas Mangkraknya Pembangunan Gelanggang Budaya Tangsel

By On November 29, 2017

JAKARTA –  LenteraKhatulistiwa -  Lembaga Swadaya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GERAK) menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) Republik Indonesia di Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (29/11-2017).

Menurut koordinator lapangan, Romli, aksi dilakukan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan REW (PPATK), DP(PPK), MS (mantan sekdis Tata Kota) dengan masalah mangkraknya pembangunan gedung gelanggang Budaya di Pemkot Tangerang Selatan senilai Rp7,1 milyar pada tahun anggaran 2015 lalu.

“Dimana PPTK, PPK dibantu Sekdis Tata Kota telah merubah bahan rangka besi menjadi bambu,” ungkap Romli.

Dalam tuntutannya aksi yang dilakukan sekitar 50 orang ini meminta Kejaksaan Agung untuk menangkap dan mengadili oknum pelaku koruptor.

Menurut Romli, mangkraknya pembangunan gelanggang budaya di Tangsel harus diusut tuntas dalangnya. Pembangunan gelanggang tersebut dimenangkan PT Nabatindah Sejahtera.

“Kami menginginkan Jaksa Agung Muda Pengawas untuk turun tangan langsung dalam pengawasan kinerja Kejari Tigaraksa Tangerang yang sebelumnya di tahun 2015-2016 sudah melakukan penyidikan akan tetapi di tahun 2017 penyelidikan dan penyidikannya diberhentikan hingga sekarang. Ada apa ini gerangan?” ucapnya lantang.

Sementara tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung RI ketika menemui para pendemo memberikan upaya secepatnya akan menangani kasus ini untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus lalainya Kejari Tigaraksa Tangerang dalam hal kasus mangkraknya pembangunan gedung gelanggang Budaya Tangsel tersebut.

Para pendemo minta, jika dalam waktu tujuh hari tuntutannya tidak ditindak lanjuti, maka kami LSM Gerak akan mengelar aksi lanjutan di depan gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.(HENDRIK.T)